Gelar Reses Di Candisari : Dini Inayati Tekankan Pentingnya Legislasi Berdampak dan Penguatan Ketahanan Keluarga



SEMARANG — Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dini Inayati, S.T., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Laporan 2025–2026. Dalam pertemuannya bersama konstituen dan tokoh masyarakat Kecamatan Candisari pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026.

Dini menegaskan kembali hakikat fungsi parlemen sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi rakyat serta mengawal kebijakan publik yang pro-masyarakat.

Mengawali pemaparannya, Dini menjelaskan secara mendasar mengenai fungsi legislatif yang ia emban di Gedung Dewan. Secara etimologi, kata parlemen berasal dari bahasa Prancis parler yang berarti "berbicara".

"Tugas DPRD itu memang 'bersuara' atau menyampaikan aspirasi rakyat. Jika legislator tidak bersuara, maka ia tidak bekerja secara optimal. Namun, bersuara yang dimaksud tentu bukan sekadar berteriak, melainkan bersuara yang berorientasi solusi dan sesuai dengan tugas serta fungsi DPRD," ujar Dini Inayati di hadapan warga.

Kawal Target Legislasi dan Isu Sosial Daerah

Dalam fungsi legislasi, Dini memaparkan bahwa DPRD Kota Semarang memiliki indikator kinerja minimal untuk membahas dan menyelesaikan sedikitnya 6 Peraturan Daerah (Perda) pada setiap masa sidang.

Dini menyertakan urgensi pembentukan Perda yang responsif terhadap ancaman sosial masyarakat, seperti perlunya turunan dari Peraturan Presiden terkait perlindungan moral dan pencegahan fenomena LGBT sebagai upaya pencegahan LGBT di Kota Semarang yang merupakan daerah dengan kasus HIV paling tinggi  di Jawa Tengah.

"Banyak pelaku persoalan sosial sejatinya adalah korban. Oleh karena itu, kita membutuhkan payung hukum dan regulasi daerah sebagai tindakan pencegahan yang konkret," terangnya.

Soroti Aksesibilitas APBD dan Solusi 'Rumah Keluarga Indonesia' (RKI)
Isu kenakalan remaja, balap liar, hingga fenomena kreak yang marak terjadi di jalanan Kota Semarang turut menjadi sorotan tajam. Dini menegaskan bahwa benteng utama dari permasalahan kenakalan anak terletak pada pengawasan orang tua dan ketahanan keluarga.

"Ketika ada anak keluyuran malam dan berbuat ulah, kita harus bertanya ke mana pemantauan orang tuanya. Akar masalahnya ada di keluarga. Namun, dengan jumlah lebih dari 500 ribu KK di Kota Semarang, APBD tentu memiliki keterbatasan jika harus menanggung seluruh program penguatan keluarga secara mandiri, bisa tapi waktunya akan lama", ungkapnya.

Menjawab tantangan tersebut, PKS menghadirkan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang menjangkau hingga tingkat RT dan RW. Program ini difokuskan untuk mendampingi serta membina keluarga sebagai fondasi dasar pembentukan karakter pemuda menuju visi Indonesia Emas 2045.

Efektivitas Anggaran dan Penyelesaian Masalah dari Hulu

Dini Inayati juga menyoroti pentingnya kepekaan dalam pengalokasian anggaran (ngecake anggaran) agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Ia memberikan contoh evaluasi penggunaan Bantuan Operasional (BOP) RT/RW/PKK dalam pengelolaan sampah.

"Jika BOP hanya digunakan untuk memilah kardus dan botol bekas, dampaknya hanya mengurangi sampah sekitar 0,04%, lagipula pekerjaan itu sudah dikerjakan rekan-rekan pemulung. Penggunaan BOP harus dievaluasi agar lebih efektif dan memiliki dampak sosial yang lebih besar," tegas Dini.

Ia juga menyinggung kasus penanganan aksi balap liar/kreak oleh Dinas Perhubungan yang memasang pita kejut di jalan raya, yang kemudian menuai protes dari distributor telur karena merusak muatan barang. Menurut Dini, peristiwa ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya mengandalkan tindakan reaktif di jalan raya, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di tingkat keluarga.

Ajakan Melek Politik demi Kemajuan Kota Semarang

Mengakhiri paparan resesnya, Dini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap dunia politik. Menurutnya, berbagai dinamika harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pembangunan di daerah merupakan hasil dari keputusan politik.

"Mari kita bersama-sama PKS membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di kota ini semampu kita. Kalau dikerjakan sendiri akan berat, tapi kalau kita bergerak bersama-sama, beban itu jadi ringan. Melalui kolaborasi ini, kita optimis Kota Semarang akan menjadi jauh lebih baik," pungkasnya.