Dini Inayati: Rekayasa Perspektif Menentukan Persepsi Publik di Era Post-Truth

Semarang – Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, menegaskan pentingnya peran media dan literasi publik dalam membentuk persepsi masyarakat di era post-truth. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Wartawan Balai Kota Semarang, yang juga menyoroti isu inklusivitas dan disabilitas dalam dunia media.

“Siapa yang bisa merekayasa perspektif, maka dia akan membangun persepsi publik,” tegas Dini membuka paparannya.

Menurutnya, di era post-truth, opini publik seringkali dibangun bukan berdasarkan data dan fakta, melainkan oleh persepsi yang dikonstruksi melalui narasi dan media sosial. “Apa yang diyakini sebagai perspektif itu yang menjadi opini publik dan menentukan pilihan seseorang, bukan angka dan data yang sebenarnya,” ujarnya.

Sebagai politisi, Dini menekankan bahwa kerja politik bukan hanya dilakukan saat pemilu, melainkan setiap hari melalui pendampingan masyarakat. “mengorganisasi, bertemu, dan mendampingi konstituen adalah bagian dari tugas kami sebagai anggota Partai, bukan hanya ketika pemilu. Bahkan banyak kader PKS yang bukan anggota dewan pun tetap aktif turun membantu masyarakat,” jelasnya.

Namun, ia mengakui, di tengah derasnya arus informasi, sering kali kerja nyata di lapangan tidak terlihat karena adanya rekayasa opini di ruang publik. “Kadang masyarakat menafikan apa yang sudah dilakukan oleh partai karena opini yang terbentuk berbeda,” tambahnya.

Media Sosial Hari ini Jadi Penggerak Opini

Dominasi media sosial harini sudah seperti leading platform pembentuk opini publik, yang mana setiap orang bisa menjadi broadcaster, sumber berita, meski bukan produk jurnalisme. Inilah tantangan di era post-truth, di mana setiap personal bisa membangun opini.

Ia menilai, kondisi ini menuntut media arus utama untuk beradaptasi agar tetap relevan, kredibel, dan mampu menjadi penyeimbang informasi.

Disabilitas dan Akses Informasi

Dalam sesi diskusi, Dini juga menyinggung pentingnya media yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang mudah diakses. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Disabilitas, dan Pemkot Semarang juga sudah memiliki perda yang menjamin hak tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, hak disabilitas tidak hanya sebatas menerima informasi, tetapi juga berkesempatan menjadi pelaku atau aktor jurnalisme. “Mereka memiliki different ability, kemampuan berbeda yang bisa menjadi potensi besar. Allah menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya, tinggal bagaimana kita berkomitmen memfasilitasi mereka,” ucapnya.

Perlu Kesadaran Kolektif

Menurut Dini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Ia mendorong agar media tidak hanya memberi ruang bagi difabel sebagai penerima informasi, tetapi juga melibatkan mereka sebagai bagian dari tim redaksi atau jurnalis.

“Kalau media punya data, angka, dan kepedulian terhadap isu ini, tentu bisa membuka mata pemerintah untuk lebih peka. Media juga bisa berperan mencegah lahirnya disabilitas melalui edukasi publik, dan membangun pola pikir masyarakat agar lebih positif terhadap difabel,” tutupnya.